Kocok Ulang Pimpinan DPR tanpa Kegaduhan

Senin, 21 Desember 2015 14:57 WIB

Mundurnya Setya Novanto sebagai Ketua DPR  adalah momentum penting dan langka bagi perbaikan citra DPR ke depan.  Kasus ini setidaknya menyiratkan dua makna.  

Pertama,  kisah dibalik jatuhnya Setya Novanto merupakan preseden amat buruk yang  makin memperkuat citra  DPR  sebagai lembaga pemburu rente, makelar proyek, kolusi  bisnis dan tempat berkumpulnya para penghamba harta. Setya Novanto adalah Ketua DPR, maka wajar saja jika publik menilai jangan-jangan kelakuan anggota DPR yang lain juga sama dengan pimpinan DPR. Ketua DPR yang setiap saat diawasi publik dan pers bisa  seenaknya berbuat tercela sebagai makelar saham dan mega proyek, bagaimana dengan anggota DPR lainnya yang jauh dari sorotan pers, jangan-jangan mereka lebih ganas lagi. 

Penilaian publik semacam ini wajar saja, dan tidak bisa publik disalahkan.  Ketua DPR adalah simbol lembaga, saat simbol ini ternoda otomatis lembaga DPR juga ikut tercoreng. Meskipun kita tahu pastilah tidak semua anggota DPR berkelakuan sama dengan pimpinan DPR. Masih banyak anggota DPR yang baik, ikhlas dan lurus, namun anggota semacam ini akhirnya ikut ternoda dalam sandera penilaian publik yang terus miring.

Dalam sandera publik yang tidak menguntungkan citra DPR semacam itu, maka wajar jika yang disebut pergantian ketua DPR itu sesungguhnya juga harus meliputi pergantian wakil-wakil ketua DPR.  Jika salah satu anggota tubuh itu sakit, maka anggota tubuh lainnya pasti merasakan sakit. Jika kaki tersandung batu saat berjalan kaki atau lari, maka suluruh anggota tubuh lainnya pasti ikut terjerembab saat terjatuh.

Kedua, makna sistem paket dalam pemilihan pimpinan DPR harus diluaskan pemahamannya. Sistem paket itu artinya pimpinan DPR dipilih secara kolektif kolegial, tidak dipilih secara sendiri-sendiri. Jika seseorang terpilih sebagai Ketua DPR berarti di dalamnya ikut serta beberapa wakil ketua secara otomatis. 

Logika ini mestinya berjalanan paralel pada saat salah satu pimpinan mundur atau jatuh, maka pimpinan yang lain semestinya mundur juga. Karena mereka naik sebagai pimpinan DPR tidak secara sendiri-sendiri tapi bersama-sama, maka wajar jika turun pun harus bersama-sama.  

Dalam sistem paket, kekompakan dan pertanggungjawaban kolektif adalah kata kunci penting yang seharusnya mengikat seluruh perilaku individu pimpinan DPR.  'Moral kelompok' adalah nilai utama yang harus ditegakkan dalam sistem paket. Jika salah satu pimpinan itu berperilaku menyimpang, maka sama artinya pimpinan yang lain telah gagal membangun  'moral kelompok'.  Mereka juga harus ikut bertanggungjawab atas kegagalan mengendalikan perilaku menyimpang dari sesama pimpinan DPR.

Dalam pemahaman semacam itu, maka wajar saja jika penggantian Ketua DPR semestinya diikuti pula oleh pergantian wakil-wakil Ketua DPR. Wakil-wakil Ketua DPR tidak bisa cuci tangan atas perilaku menyimpang dari Ketua DPR.  Sebagai pimpinan, mereka itu satu paket, dipilih dan ditetapkan secara paket bersama-sama. Mereka boleh tidak bertanggungjawab atas perilaku menyimpang dari salah satu pimpinan DPR jika mereka sebelumnya dipilih secara sendiri-sendiri, bukan dalam kesatuan paket pimpinan.

Namun penerapan roh sistem paket semacam itu terkendala oleh UU MD 3 sendiri (UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD) yang proses pemilihan dan pergantian pimpinan DPR dirancang tidak sinkron. Saat pemilihan menggunakan sistem paket, namun pada saat pergantian tidak berlaku sistem paket. Jika ingin menegakkan logika berpikir yang normal dan sehat, maka tidak ada pilihan lain UUD MD 3 harus direvisi. Saat ini momentum terbaik untuk mengambil langkah cepat guna memulihkan citra DPR melalui proses baru pemilihan dan penetapan pimpinan DPR.

Ada dua pilihan dari arah revisi UU MD3. Pertama, kembali ke sistem porporsional sebagaimana terjadi dalam periode DPR 2009-2014 di mana partai pemenang pemilu otomatis jadi Ketua DPR. Wakil-wakil ketua otomatis diisi oleh partai peraih suara terbanyak berikutnya. Pilihan ini mungkin kurang diminati oleh partai-partai kecil yang peluangnya menjadi tertutup untuk jadi pimpinan DPR.  Bisa dikatakan sistem proporsional agak sulit untuk dijadikan pilihan saat ini jika kuota pimpinan hanya 5 kursi.

Alternatif kedua, adalah tetap menggunakan sistem paket sebagaimana dilakukan pada pemilihan pimpinan untuk periode DPR saat ini.  Hanya saja cara ini berpeluang menciptakan kegaduhan baru di DPR.  Partai-partai yang sekarang memegang kursi pimpinan pastilah akan berusaha keras untuk mempertahankan diri. Namun pada sisi lain, partai-partai yang tidak mempunyai kursi pimpinan akan berjuang sekuat tenaga untuk merebut kursi pimpinan DPR. Pada akhirnya akan terjadi kemelut baru, jika tidak terkendali bisa lebih parah dari kemelut sebelumnya. Dan jika ini terjadi maka makin rusaklah citra DPR di mata publik.

Lantas bagaimana caranya, pimpinan DPR berganti tapi minim kegaduhan? Kita harus keluar dari dua pilihan ekstrim itu, kita perlu terobosan baru. Norma baru harus ditetapkan, bahwa jabatan pimpinan DPR adalah hak setiap fraksi di DPR tanpa tergantung lagi pada perolehan kursi setiap partai. Jika di DPR itu ada 10 fraksi,  maka kursi pimpinan DPR jumlahnya juga 10 terdiri dari 1 ketua dan 9 wakil ketua. Ini berarti setiap fraksi punya hak otomatis untuk menduduki jabatan pimpinan DPR.  Setiap fraksi mengirimkan 1 orang wakilnya untuk duduk di kursi pimpinan DPR.  Jika ada salah satu pimpinan mundur, berhenti atau jatuh, maka ini urusan fraksi bersangkutan untuk menggantinya tanpa harus lagi menjadi urusan semua fraksi.

Untuk kondisi politik saat ini, cara demikian lebih membawa kebaikan. Pertama, konflik antar fraksi di DPR akan jauh berkurang. Konflik memang masih mungkin terjadi, namun sudah dieliminir hanya sebatas aturan main untuk memilih dan menetapkan ketua DPR.  Dalam format pimpinan DPR semacam itu, maka ketua DPR bisa dipilih dan ditetapkan melalui dua alternatif cara, yaitu otomatis dipegang oleh partai pemenang pemilu atau dilakukan voting dipilih langsung oleh anggota DPR dalam Rapat Paripurna. Fraksi yang mempunyai hak mencalonkan Ketua DPR dibatasi hanya dua partai saja yang urutan kursinya terbanyak. Ini sikap gentleman untuk mengakui dan menghormati prestasi dua partai terbesar dalam pemilu.

Kedua, jumlah pimpinan DPR sebanyak 10 orang bukan dipahami dalam semangat bagi-bagi jabatan, tapi lebih ditekankan pada pengkondisian agar pimpinan DPR bisa berbagi tugas dalam sektor-sektor yang lebih terbatas, fokus dan detail.  Satu orang pimpinan DPR hanya membidangi beberapa urusan saja, bisa berbasis pada pembidangan di masing-masing Komisi DPR. Cara ini memungkinkan pimpinan DPR lebih mudah untuk meningkatkan kinerja, memahami persoalan yang menjadi urusannya dan lebih memungkinkan mereka ikut aktif dalam urusan di tiap-tiap Komisi DPR sesuai pembidangannya. Pola ini akan lebih mempercepat optimalisasi fungsi DPR di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan tanpa harus tersandera lagi oleh konflik kepentingan jangka pendek.

Ketiga, suasana kerja DPR yang lebih kondusif dengan fokus pada peningkatan kinerja parlemen akan berdampak besar pada penilaian publik terhadap DPR. DPR harus membuktikan kepada rakyat bahwa mereka mampu mengelola dan mengendalikan konflik-konflik internal yang tidak diperlukan rakyat.


Yanuar Prihatin

Anggota Komisi 2 DPR RI dan Anggota Badan Legislasi DPR RI

Baca Juga [ Opini ]