Jalan Penyelesaian Konflik Golkar

Jumat, 08 Januari 2016 19:12 WIB

Ilustrasi

Oleh : Ananda Pohan

Karl marx (1844) sejak dulu telah mengatakan bahwa hal yang abadi didunia ini adalah konflik dan pertentangan. Secara umum konflik digambarkan sebagai suatu pertentangan  dan pekelahian atau tindak kekerasan  yang mengandalkan kekuatan fisik. Tapi apakah konflik hanya sampai disitu saja? Seiring perkembangan peradaban manusia konflik mengalami evolusi sepanjang adanya perkembangan ilmu pengetahuan yang mempegaruhi daya pikir masyarakat. Konflik bergeser menjadi sebuah fenomena ketidaksepakatan dan perbedaan  tajam atas suatu kepentingan, ide, opini dan lain sebagainya.

Dari penjelasan diatas tentunya konflik bukanlah hal baru dalam diri kita, bahkan konflik itu laten dan akan terus ada. Akan tetapi kita dituntut untuk melakukan bagaimana mengelola konflik tersebut. Sebab konflik bisa menjadi positif ketika invidu atau kelompok menilai konflik itu sebagai hal yang positif, dan tidak selamanya konflik bersifat negatif seperti apa yang dibayangkan kebanyakan orang.

Konflik yang terjadi pada Partai Golkar adalah konflik yang terjadi di internal partai itu sendiri. Ketika kita bicara konflik maka kita akan bersinggungan dengan faksi atau faksionalisasi. Pertanyaannya adalah bukankah partai politik itu faksi? Faksi adalah kelompok-kelompok yang berada didalam sebuah partai politik yang memiliki kepentingan masing-masing. Lalu bagaimana faksi itu bekerja? Kollner dan Basedau (2005:16) munculnya faksionalisasi kepartaian disebabkan tiga faktor utama yakni dinamika struktur sosial-ekonomi dan politik, institusi formal, dan karakteristik partai dan sistem kepartaian. Faktor sosial-ekonomi dan politik meliputi : pembelahan struktur, klientilisme, tingkat sosial-ekonomi, budaya politik elite dan massa, isu politik, kontroversial yang spesifik, dan keputusan krusial terkait power dan ideology. Sedangkan faktor institusi formal meliputi: struktur negara dan sistem pemerintahan, regulasi partai politik, sistem pemilu terutama proporsional daftar tertutup. Kemudian faktor karakteristik partai dan sistem kepartaian meliputi : sistem kepartaian, struktur organisasi, jaringan dan basis sosial partai, pembuatan keputusan di internal partai dan proses pemilu, kondisi historis yang spesifik tentang asal usul partai.

Jadi dengan penjelasan diatas tidak heran jika saat ini Partai Golkar mengalami konflik yang berkepanjangan jika dikaitkan dengan faktor-faktor diatas. Konflik Partai Golkar merupakan sejarah baru dalam kepartaian Indonesia. 32 tahun Golkar menjadi partai penguasa mendampingi rezim otoritarianisme. Secara pengalaman tentunya partai golkar telah melewati proses yang cukup panjang. Konflik saat ini betul-betul sebuah peristiwa yang sangat dilematis. Konflik ini adalah sesuatu konflik yang sangat alot dan berkepanjangan. Jika penulis amati gejolak konflik ini muncul psaca pemilu 2014. Dimana DPP dianggap gagal dalam memenangkan partai Golkar dalam pemilu 2014. Tuntutan dari bawah hingga atas mulai bermunculan untuk mendesak ARB turun dari kursi ketua umum. Akan tetapi ketidaksepakatan tajam terjadi antara pihak yang menuntut dan yang berkuasa sehingga menjadikan Golkar terpecah. Kekalahan di Pilpres dan Pileg merupakan hal yang sangat menyakitkan. Puncak perselisihan yang terjadi saat adanya perbedaan pendapat antara kubu ARB dan kubu Agung masalah waktu Munas. Kubu Agung menilai waktu pelaksanaan Munas tidak demokratis dan bernuansa untuk memenangkan satu calon secara aklamasi. Dan pada saat keputusan itu sempat terjadi kericuhan yang melibatakan organisasi sayap partai Golkar.

Akhirnya kubu ARB melakukan Munas XI di Bali pada tanggal 30 November-4 Desember 2014 yang menetapkan Aburizal Bakrie Sebagai Ketua Umum dan Idrus Marham sebagai Sekeretaris Jendral. Hal ini menuai protes keras dari kubu Agung dan melaksanakan Munas XI di Ancol pada tanggal 8 Desember 2014 yang menetapkan Agung Laksono sebagai Ketua Umum dan Zainuddin Amali sebagai Sekretaris Jenderal. Pada akhirnya perseteruan ini dibawa ke jenjang mahkamah partai. Dalam ilmu politik mekanisme penyelesaian konflik internal partai di level mahkamah partai seharusnya dapat diselesaikan karena mahkamah partai adalah lembaga tertinggi dalam partai politik untuk menyelesaikan sengketa organisasi. Namun hal ini tidak terjadi di partai golkar. Ketidakpuasan kubu ARB membawa persoalan ini ke mahkama agung. Hal ini justru menjadikan konflik itu melebar hingga ke ranah hukum.

Jika bicara soal konflik yang terjadi pada partai Golkar semua kalangan tentunya sudah paham dan tidak perlu dijelaskan secara detail. yang menarik perhatian penulis adalah peran Tokoh partai Golkar dalam menyelesaikan konflik. Dalam konflik partai Golkar saat ini menurut hemat saya seperti kehilangan induk. Manuver-manuver yang dilakukan kedua kubu sama sekali tidak mencerminkan kualitas perpolitikan yang baik. Dalam sebuah organisasi politik tentunya memilki orang-orang yang di tokohkan sebagai tempat bertanya dalam menyelesaikan persoalan internal partai. Peran Tokoh seperti Akbar Tandjung untuk menyelamatkan partai sudah semestinya menjadi bahan pertimbangan bagi kedua kubu dalam rangka penyelematan partai. Jika tidak partai Golkar akan hancur oleh internal partai itu sendiri. Saya sependapat dengan Akbar Tandjung bahwa langkah satu-satunya penyelamatan partai dengan dilakukan Munas secara demokratis dan terbuka. Karena hanya dengan jalan ini partai golkar mampu keluar dari perselisihan ini. Dalam sebuah konflik yang terjadi kita seharusnya berupaya melakukan manajemen konflik. Seperti yang dikatakan Francis Diana ketika konflik itu terjadi kita justru harus mengoptimalkan bagaimana mengurangi dampak konflik dengan cara manajemen konflik.

Konflik golkar sebenarnya sudah dipicu sejak runtuhnya rezim orde baru. Golkar selama 32 tahun menajdi kendaraan politik Soeharto dan beliau mampu mengendalikan faksi-faksi yang ada di dalam Golkar terutama Militer dan Birokrasi. Pasca turunnya Soeharto Golkar kehilangan patron politiknya dalam mengendalikan partai sehingga muncul kelompok-kelompok baru yang ingin bersaing dalam memperebutkan partai Golkar. Patron dalam politik merupakan indikator yang penting dalam menjalankan roda organisasi. Saat Akbar Tandjung menjadi ketua umum konflik cenderung dapat diredam karena memiliki posisi tawar yang baik. Justru banyak kader menghindar ketika sebuah kesepakatan tidak tercapai mereka keluar dan mendirikan partai baru. Namun yang terajdi saat ini sebaliknya. Masing-masing kubu saling menekan dan mengklaim kebenaran yang dimiliki. Partai golkar saat ini kehilangan patron politik sehingga tidak ada yang mampu mengarahkan jalan terbaik bagi partai.

Dalam menyelesaikan konflik Golkar tentunya  ada cara-cara yang ahrus dilakukan untuk mengurangi dampak konflik. Blake and mounte menjelaskan ada lima gaya manajemen konflik :

Pertama, Tindakan Menghindari. Tindakan menghindari merupakan suatu sikap yang dilakukan pihak yang berkonflik untuk menarik diri dari situasi yang terjadi atau bersikap netral dalam segala bentuk keadaan.Kedua, Kompetisi atau Komando Otoritatif. Pihak yang berkonflik cenderung menentang kepada pihak rivalnya serta berjuang untuk mendominasi situasi menang atau kalah dan memaksakan segala sesuatu agar sesuai dengan kepentingannya serta menggunakan kekuasaan yang ada.

Ketiga, Akomodasi atau Meratakan. Model ini cenderung salah satu pihak yang berkonflik memberikan peluang terhadap rivalnya untuk lebih menonjol dan dia berusaha untuk meratakan perbedaan-perbedaan agar bisa mempertahankan keharmonisan.Keempat, Kompromis. Pihak yang berkonflik cukup koperatif dan asertif dan cenderung berpikir kearah kepuasan setiap pihak yagn berkepentingan dan melaksanakan upaya tawar menwar untuk mendapatkan pemecahan sampai pada akhirnya setiap pihak tidak merasa menang atau kalah; dan Kelima, Kolaborasi. Model ini pihak yang berkonflik bersikap koperatif, mereka berupaya mewujudkan kepuasan masing-masing pihak dengan jalan bekerja melalui memecahkan masalah hingga setiap pihak mencapai keuntungan masing-masing

Kelima hal diatas bisa menjadi acuan bagi partai Golkar dalam menyelesaikan konflik yang terajdi di internal partai. Langkah terebut tentunya untuk menemukan jalan buntu dualisme kepengurusan yang terjadi saat ini. Semakin cepat konflik ini di selesaikan maka partai golkar akan mengalami pendewasaan bahwa segala bentuk konflik sebenarnya bisa diselesaikan tanpa harus ada mempertahankan ego masing-masing pihak. Masih ada upaya dalam menyelesaikan konflik dengan cara manajemen konflik sehingga menghasilakan konflik yang positif dan memberikan kekuatan bagi partai itu sendiri. Resolusi ini tentunya jika dikaitkan dengan keadaan golkar saat ini belum sepenuhnya mampu menyelesaikan konflik yang terjadi. Tetapi dengan tawaran metode manajemen konflik Partai Golkar akan keuar dari masalah yang berkepanjangan ini. Konflik merupakan suatu hal biasa dan itu lumrah sebagai proses politik dalam organisasi dan konflik bisa dinilai positif jika sudut pandang kita menilai konflik itu sebuah dinamika politik dan akan terus ada tergantung kepentingan masing-masing kelompok.



Baca Juga [ Opini ]