Dilema Partai Politi

Selasa, 15 Maret 2016 22:41 WIB

Berbicara mengenai partai politik tentunya perlu melihat bagaimana perkembangan partai politik dari suatu masa ke masa. Di Amerika partai politik diartikan secara sederhana oleh Robert Huckshom sebagai sekolompok otonom warga negara yang memiilki tujuan untuk bertarung dalam pemilihan umum agar mendapatkan kontrol kekuasaan. Tapi bagaimana menjelaskan proliferasi partai politik? Pada dasarnya secara kontemporer sisi sejarah partai politik sebenarnya lahir bukan selalu berhubungan dengan pemilu, negara-negara eropa banyak partai yang berorientasi pada kelompok sosial. Akan tetapi partai mengalami transformasi mengikuti perubahan masyarakatnya, dan perubahan secara multinasional atau global bergeser mengikuti perkembangan pasar, perdagangan dan keuangan.

Faktor lain adalah perubahan pemerintahan yang demokratis salah satu penyebab terjadinya transisi partai politik yang oleh Huntington disebut sebagai gelombang demokrasi ketiga. Partai bertransformasi yang sebelumnya sangat bersifat programatik menjadi partai yang beriorientasi pada calon dan elektoral atau partai yang bersegmantasi pada pemenang pemilu. Di Amerika dikenal dengan istilah partai yang memilki konsepsi pasar bebas atau partai yang kompetitif.

Pilkada serentak 2017 tinggal menghitung bulan. Berbagai elit politik lokal mulai turun menyembangi konsituen-konsituen di daerah-daerah. Suhu politik yang terjadi diberbagai daerah yang mengikuti pilkada serentak semakin panas. Hal itu tentu saja lumrah terjadi karena masing-masing kandidat saling berebut simpati dari voters yang akan memilih pada pilkada serentak nanti. Yang menarik adalah bagaimana peran partai politik sebagai lembaga instrumen demokrasi. Dalam negara demokrasi peran sentral partai politik tentunya menjadi suatu hal utama sebagai lembaga representasi masyarakat.

Berdasarkan deskripsi diatas secara konservatif ada faktor lain yang mematahkan kinerja partai politik, yaitu truste (kepercayaan) Di Amerika bisa dilihat bagaimana partai memainkan peran sebagai lembaga yang mampu menyeleksi kandidat terbaik untuk diusung sebagai calon pemimpin hal itu dikarenakan adanya kesadaran serta kepercayaan yang dibangun sejak lama.

Kasus yang terjadi DI DKI adalah bukti lain dari pergeseran fungsional partai politik. Dimana partai tidak memilki kekuatan penuh dalam menentukan kandidat kepala daerah. Justru lahirnya kelompok loyalis yang tidak terorganisir adalah salah satu pertanda bahwa partai politik saat ini rapuh. Tingkat kepercayaan publik terhadap partai menurun akibat banyaknya kader-kader partai terjerumus dalam ranah hukum terlebih DKI jakarta merupakan ibu kota yang mayoritas penduduknya modern. 

Pertanyaan selanjutnya bagaimana mungkin kelompok yang menamakan relawan mampu mengalahkan kekuatan partai politik yang terorganisir hingga level grassroot? Pertanyaan ini tentunya bisa kita analisis melalui bagaimana perilaku memilih masyarakat DKI dalam memilih pemimpin. DKI adalah maestro kota-kota di Indonesia. Berbagai suku, kultur, watak yang menjadi satu. Seiring perkembangan zaman ada transisi perilaku memilih masyarakat dengan pola dalam istilah politik Rational Choice yang artinya masyarakat memilih berdasarkan apa yang dilihat secara realita bukan karena kepentingan atau paksaan. 

Seperti halnya di Amerika kepercayaan adalah modal utama bagi kandidat untuk meraup suara dalam pemiliha umum. Dan dalam hal ini Ahok mampu membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap personalitynya untuk memimpin DKI terepas dia calon petahana. Dan tim relawan membuktikan komitmen untuk tetap memaksa maju malalui jalur indepndent. Hal ini sekaigus membuktikan partai politik gagal sebagai representasi masyarakat. Harapan kedepan adalah agar partai politik segera berbenah mengembalikan keprcayaan publik. Hal ini sesuatu yang dilema ketika partai kehilangan power serta masyarakat memberikan partisipasi politik melalui kelompok relawan yang belum jelas bagaimana kelembagaannya.

Perlu dicermati bahwa partai politik adalah salah satu tonggak demokrasi. Dalam sistem politik jelas dikatakan bahwa dalam satu negara demokrasi ada tiga konsep besar yaitu negara, intermedairy, dan civil society. Jika ahok terpilih tentunya ada kejanggalan bahwa kemenangan ahok melalui jalur independen berarti menghilangkan peran partai politik terlepas kedepannya hubungan partai politik dalam hal ini DPRD DKI dan eksekutif (Pemda DKI) bisa di sinergikan. Jika tidak legitimasi kebijakan selanjutnya menjadi kajian menarik. Sebab esensinya adalah partai politik sebagai jembatan civil society, yang selanjutnya dikelola pemerintahan untuk melahirkan kebijakan publik.

Penulis: Ananda Prasetyo Pohan, Pendiri Indonesian Politics Analysis Intitute 


Baca Juga [ Opini ]