Musyawarah Masyarakat Adat Batak

Wapres: Jadikan Motor Pendorong Kemajuan

Sabtu, 30 Juli 2016 22:18 WIB

PARAPAT- Pembukaan Musyawarah Masyarakat Adat Batak (MMAB) 2016 yang digelar oleh Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PSBI) mengisyaratkan bahwa keberadaa adat dari enam puak yang ada di Sumatera Utara (Sumut) sangat perlu untuk menjaga nilai luhur yang selama ini telah menjadi bagian dari kekayaan dan kebesaran bangsa.


Kehadiran Wakil Presiden (Wapres) Muhammad Jusuf Kalla (JK) dalam membuka kegiatan MMAB 2016 sekaligus Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PSBI di Pantai Bebas, Parapat, Kabupaten Simalungun disambut meriah ribuan peserta dan undangan yang hadir sejak Sabtu (30/1) pagi. Dalam pembukaan acara, JK mengatakan bahwa perbedaan suku, adat istiadat dan agama justru membuat Indonesia menjadi kuat.

Perbedaan tersebut, katanya, merupakan kekayaan khazanah bangsa yang tidak dimiliki bangsa lain. Sebab, dalam berbagai perbedaan yang ada, bangsa Indonesia bisa hidup rukun damai dan saling menghargai satu sama lain. Meskipun begitu banyak perbedaan yang cukup mencolok satu sama lain, namun hal itu justru membuat konsep Bumi Nusantara menjadi salah satu kebanggaan warganya.

Kehadiran Wapres didampingi Ketua Umum PSBI DR Effendi Simbolon dan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi. Hadir juga Ny Mufidah Jusuf Kalla, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudi Antara, Kepala BIN Sutiyoso, Ketua TP PKK Sumut Ny Evi Diana Erry Nuradi, puluhan tokoh adat mewakili enam Puak Batak yaitu Karo, Simalungun, Toba, Pakpak, Angkola dan Mandailing.

Kesempatan tersebutm JK menyampaikan bahwa semboyan Bhineka Tunggal Ika memiliki arti sangat kuat sekaligus sebagai semangat persatuan dan kesatuan. "Indonesia kuat karena meski berbeda tetapi tetap Bhineka Tunggal Ika. Tetap bersatu dan itu harus terus dipertahankan. Kekuatan Bhineka Tunggal Ika tercermin juga dari letak atau posisi gambar di semua kantor dimana di atas gambar presiden dan wakil presiden ada lambang Bhineka Tunggal Ika," ujarnya.

JK juga mengapresiasi pelaksanaan Musyarawah Masyarakat Adat Batak yang digelar di kawasan Danau Toba. Musyarawah tersebut diharapkan semakin mengokohkan etnis Batak dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

"Masyarakat harus menjadikan adat sebagai pendorong untuk mengejar kemajuan. Adat jangan lagi hanya dianggap sebagai suatu peninggalan zaman dahulu dan dilestarikan, tetapi harus sebagai pendorong semangat untuk mengejar kemajuan bangsa Indonesia ke depannya," pesan JK.

Jusuf Kalla yang berdarah Makassar, Sulawesi Selatan ini berpesan agar masyarakat adat Batak tidak lagi menghabiskan uang untuk kepentingan pelaksanaan adat secara berlebihan seperti untuk pesat dan upacara lainnya. Tetapi khususnya masyarakat perantau sebaiknya menggunakan uang untuk kepentingan produktif seperti membangun hotel di kawasan Danau Toba yang telah dicanangkan pemerintah sebagai daerah wisata bertaraf internasional.

Dengan tujuan wisata, JK menyebutkan Danau Toba dan masyarakat adat Batak memiliki kesamaan karakter dengan daerahnya di Makassar dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Ketiganya memilki karakter yang keras. Namun hal itu bukan berarti menjadi halangan untuk bisa memajukan daerahnya melalui promosi adat budaya yang lebih baik da menjual bagi wisatawan dengan memanfaatkan kekayaan alam dan adat istiadat itu sendiri.

"Adat itu kan peninggalan masa lalu, jadi kalau hanya itu yang ditampilkan ya kita hanya mengingat masa lalum dan itu jadi seperti museum. Sama seperti di Toraja, kalau yang ditampilkan hanya kuburan saja, orang cukup sekali saja datang melihat. Untuk apa melihat kuburan berkali-kali," jelasnya.

Hal yang paling potensial salah satunya, lanjut Kalla, adalah bagaimana wisatawan bisa betah dan ingin kembali mengunjungi kawasan Danau Toba yang terdiri dari empat puak yakni Toba, Simalungun, Karo dan Pakpak. Seperti panorama yang indah, pantai yang indah dan pelayanan serta sajian yang menghibur lainnya. Apalagi didukung dengan ketersediaan secara alami sehingga tidak memerlukan biaya besar untuk bisa menjadikannya menarik.

"Modalnya murah kan, tetapi nilainya begitu besar. Inilah rahmat Allah yang tidak terhingga. Orang akan datang kembali menikmati pantai, keindahan alam, pelayanan yang ramah dan pertunjukan budaya yang menarik. Apalagi kita tahu masyarakat Batak adalah masyarakat yang hebat. Jadi mari kita bangun sama-sama Danau Toba," katanya.

Ketua Umum PSBI, Effendi Simbolon mengatakan, Musyawarah Masyarakat Adat Batak merupakan gagasan dari enam puak suku Batak yang diharapkan sebagai wadah berdialog tentang kehidupan masyadakat adat dengan pemerintah.

"Dari puak Batak, ada 260 marga. Musyawarah ini sebagai wadah berdialog. Dalam hal ini berdialog dengan Bapak Wakil Presdisen dan Bapak Gubernur Sumatera Utara. Selain itu, para perwakilan puak Batak juga akan berdialog dan Panglima TNI Jend Gatot Nurmayanto dan mewakili Kapolri. Hasil musyawarah akan disampaikan Pesan Parapat kepada Presiden dan Wapres," ujar Effendi.

Pesan moral tersebut disampaikan karena menurutnya pemangku kepentingan adalah masyarakat itu sendiri, dimana akarnya berasal dari adat. Namun seiring perkembangan jaman, banyak nilai yang mulai berkurang. Banyak persoalan diselesaikan melalui hukum positif. Tetapi tatanan masyarakat adat Batak seperti tidak bisa lagi bersinergi dengan 'kepentingan pemerintah'.

"Oleh karenanya musyawarah ini antara lain, melaksanakan forum dialog membahas masalah yang belum terlalu pelik, tetapi kita dialogkan secara representasi, enam puak menyampaikan hal-hal mendasar. Jadi terangkum semuanya dan kita jadikan bahan pokok fikiran yang akan disampaikan kepada Presiden dan Wapres, termasuk lembaga negara lainnya. Itulah bahan masukan untuk jadi bahan kajian pemerintah pusat untuk bagaimana mengoptimalkan posisi masyarakat adat ditengah proses pembangunan di daerah. Karena dengan model otonomi daerah sekarang, peran serta masyarakat adat itu sebenarnya menjadi penting, karena merekalah yang menjadi mitra pemerintah kabupaten," jelasnya.

Sementara Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi mengatakan, Sumut terdiri dari 8 etnis asli. Enam diantaranya adalah puak Batak yakni Batak Karo, Simalungun, Toba, Pakpak, Angkola dan Batak Mandailing, ditambah etnis Melayu dan Nias. Selain etnis lokal, Sumut juga kaya akan etnis pendatang yakni Jawa, Sunda, Bugis, Banjar, thionghoa dan etnis nusantara lainnya yang hidup berdampingan secara harmonis.

"Menjaga harmonisasi dan kondusif di Sumut, bukan hanya merupakan peran aktif Forum Kerukunan Umat Beragama dan tokoh lintas etnis saja, tetapi juga melibatkan pemuda dan seluruh kelompok masyarakat lainnya," katanya.

Erry juga berpesan agar Musyawarah Masyarakat Adat Batak semakin menguatkan kerukunan umat dan etnis di Sumut 2016, karena memiliki nilai strategis dan bermakna sebagai dukungan moril dalam upaya pengembangan Sumut.

"Kegiatan ini bagian dari upaya menyukseskan pembinaan kemasyarakat, meningkatkan peran masyarakat Batak khusususnya PSBI untuk kesejahteraan masyarakat. Kita harapkan, hasil musyawarah dapat per erat tali persaudaraan dan membuat Sumut lebih paten," ucapnya.

Musyawarah Masyarakat Adat Batak 2016 yang berlangsung sejak 29 hingga 31 Juli 2016, diisi dengan sejumlah rangkaian kegiatan diantaranya penananman 7.700 pohon di Desa Huta Ginjang Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) dan penaburan benih ikan endemik di Danau Toba. Sebagai bentuk penghormatan, dalam acara tersebut, enam Ketua Adat Puak Batak memberikan enam jenis ulos kepada Wapres JK dna Ny Mufidah Jusuf Kalla.

Dalam kesempatan yang sama, Wapres JK menyaksikan penyerahan secara simbolis 1 juta domain online kepada tiga orang pengusaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) asal Medan oleh Menkominfo Rudi Antara. Kemudian JK bersama Gubernur Sumut melakukan dialog dengan perwakilan enam puak Batak dengan moderator Ketua PSBI Effendi Simbolon.

Sebagai penutup acara, Wapres, Efendi Simbolon dan Gubernur Sumut melakukan pelepasan 26 ribu ekor bibit ikan endemik Danau Toba yang populasinya terus mengalami penurunan.

Baca Juga [ Komunitas ]