Pilkada dan Politik Kesejahteraan

Minggu, 30 Oktober 2016 12:45 WIB

Sunardi Panjaitan

Oleh: Sunardi Panjaitan*

Pilkada serentak tahap kedua yang akan digelar Februari 2017 mendatang, sudah resmi dimulai.  Tercatat, sebanyak 101 daerah di Indonesia menggelar hajatan demokrasi lokal terbesar. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di masing-masing daerah, pada Senin (24/10/2015) telah melakukan Rapat Pleno Terbuka penetapan calon Gubernur/Bupati/Walikota dan calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota).

Data yang dilansir KPU menyebutkan, pilkada serentak tahap kedua ini akan diikuti oleh 304 pasangan calon, yang terdiri dari 237 pasangan calon yang diusung partai politik dan 67 pasangan calon dari jalur perseorangan (independen).

Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan satu dari 101 daerah yang akan menggelar pesta demokrasi ini. KPUD Tapanuli Tengah telah menetapkan empat pasangan calon yang akan menjadi peserta pilkada. Dua pasangan calon diusung partai politik yaitu Amin Pardomuan Napitupulu-Ramses Hutagalung serta Bakhtiar Ahmad Sibarani-Darwin Sitompul. Dan dua pasangan calon dari jalur independen yakni Pastor Rantinus Manalu-Ustadz Sodikin Lubis serta Buyung Sitompul-Binsar Pasaribu.

Memasuki masa kampanye yang berlangsung hingga Februari 2017 mendatang, masyarakat harus sudah mulai menyisir visi dan misi masing-masing pasangan calon Bupati/Wakil Bupati. Profil masing-masing pasangan harus dilihat secara seksama, termasuk track record-nya, sehingga tidak -seperti ungkapan pepatah- "memilih kucing dalam karung". Pemimpin yang terpilih nantinya, haruslah sosok yang mengedepankan politik kesejahteraan, bukan sekedar ingin menjadi penguasa daerah.

Politik Kesejahteraan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2015, angka kemiskinan di Tapanuli Tengah mencapai 49,86 ribu jiwa atau sekitar 14,47 persen dari jumlah penduduk. Persentase angka kemiskinan di Tapanuli Tengah merupakan yang terbesar keempat di Sumatera Utara. Tapteng hanya lebih baik dibandingkan beberapa kabupaten di Pulau Nias seperti Kabupaten Nias Utara (29,28%) Kabupaten Nias Barat (28,10%) dan Kabupaten Nias (16,39%). Baik Kabupaten Nias Utara dan Nias Barat relatif baru terbentuk jauh dibandingkan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Sementara dari sisi Indek Pembangunan Manusia (IPM), Kabupaten Tapanuli Tengah masih tertinggal jauh bila dibandingkan dengan wilayah-wilayah sekitarnya. Tahun 2015, IPM Tapteng hanya mencapai 67.06, jauh bila dibandingkan Tapanuli Utara yang mencapai 71.32, Toba Samosir (73.40) dan Tapanuli Selatan (67.63). Peningkatan nilai IPM ditentukan oleh tiga komponen yaitu komponen peluang hidup, komponen pendidikan dan komponen daya beli. Ini menunjukkan, peluang hidup, pendidikan dan daya beli masyarakat di Tapanuli Tengah, masih terbilang rendah bila dibandingkan Kabupaten/Kota disekitarnya. Hal inipun sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi Tapanuli Tengah yang hanya mencapai 5,02% pada tahun 2015. Angka pertumbuhan ekonomi ini masih dibawah angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 5,10 % pada tahun yang sama.

Tingginya angka kemiskinan, rendahnya nilai IPM dan merosotnya pertumbuhan ekonomi menjadi bukti otentik bagaimana pembangunan berjalan selama di Tapanuli Tengah. Inilah yang menjadi tugas besar bagi para calon pemimpin di Kabupaten Tapanuli Tengah yang akan berlaga di pilkada serentak 2017 mendatang.

Pilkada serentak ini, harus menjadi momentum untuk memperbaiki kondisi Tapanuli Tengah. Pilkada harus bisa menjadi ruang untuk mendorong perubahan. Pada tataran inilah, masyarakat dituntut untuk jeli dan cermat dalam menentukan pilihan. Masyarakat harus memastikan bahwa pemimpin yang nanti terpilih adalah pemimpin yang mengusung politik pro-kesejahteraan dan bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pilkada diharapkan mampu melahirkan sebuah kepemimpinan yang unggul, yang mampu mengelola perubahan sekaligus diterima rakyat serta mampu memobilisasi dan mengoptimalkan berbagai potensi yang tersedia, mampu menyusun program yang visioner yang tepat untuk masanya, dan melakukan langkah-langkah yang konsisten di bawah kepemimpinan yang bukan hanya berwibawa, tetapi juga terpercaya, amanah, dan mampu menumbuhkembangkan kematangan dan kesiapan rakyat untuk berubah sejahtera.

Sekarang, rakyat tidak membutuhkan omong kosong yang kerapkali dibungkus dengan kesantunan teoritis politik. Akan tetapi rakyat membutuhkan kesediaan pemimpinnya untuk ikhlas melakukan pengorbanan politik bagi terwujudnya salus populi suprema lex, dimana kesejahteraan rakyat ditempatkan sebagai hukum tertinggi.[]


*Penulis adalah Redaktur Logisnews.co

Baca Juga [ Opini ]