Kota Barus, Kota Yang Terlupakan

Minggu, 23 Agustus 2015 12:40 WIB

Makam Mahligasi di Kecamatan Barus sebagai bukti Islam masuk pertama kali ke Indonesia

Melihat kondisi kota Barus saat ini sungguh membuat kita prihatin. Bagaimana tidak? Kota yang banyak dibahas ahli sejarah masa lampau seperti Claudius Ptolomeus, seorang ahli geografi, astronom yang juga Gubernur Yunani di abad ke-2 Masehi membuat peta yang mencantumkan nama Barousai, sebagai bandar niaga di pesisir Barat Sumatera yang menghasilkan wewangian dari sejenis kapur. Bahkan diceritakan pula bahwa kapur wangi yang diolah dari kayu kamfer dari kota itu telah dibawa ke Mesir untuk dimanfaatkan bagi pembalseman mayat pada zaman kekuasaan Firaun sejak Ramses II atau sekitar 5000 tahun sebelum Masehi.

Karena begitu pentingnya Barus, maka sejak lama sekali dalam dunia dagang dikenal nama-nama baros, balus, pansur, fansur, pansuri (dari desa Pansur sedikit di utara Barus), kalasaputra (dari kata Kalasan, daerah penghasil kapur barus antara kota Barus dan sungai Chenendang), karpura-dwipa, barousai (oleh Ptolomeus), warusaka dan lain-lain.
Prof. Kern pernah menulis bahwa kota "P'o-lu-chi" yang dimaksud I Tsing di abad ke-7, tidak lain adalah Barus. Begitu pula kerajaan "Ho-lo-tan" dalam tulisan-tulisan Cina, mungkin yang dimaksud adalah Kalasan, daerah penghasil kapur barus yang disebut diatas. Penjelajah terkenal Marcopolo menjejakkan kakinya di bandar perniagaan Barus pada tahun 1292 M, sementara sejarawan muslim ternama, Ibnu Batutah mengunjungi Barus pada tahun 1345 M.

Berdasarkan buku Nuchbatuddar karya Addimasqi, Barus juga dikenal sebagai daerah awal masuknya agama Islam di Nusantara sekitar abad ke-7 Masehi. Sebuah makam kuno di kompleks pemakaman Mahligai, Barus di batu nisannya tertulis Syekh Rukunuddin, wafat tahun 672 Masehi atau 48 Hijriah. Ini memperkuat data bahwa komunitas Muslim di Barus sudah ada pada era tersebut.

Sebuah dokumen kuno asal Tiongkok juga menyebutkan bahwa sekitar tahun 625 M -hanya berselang 15 tahun setelah Rasulullah menerima wahyu pertama atau sembilan setengah tahun setelah Rasulullah berdakwah terang-terangan kepada bangsa Arab- telah ada kampung kecil yang dihuni pemeluk Islam di sebuah pesisir pantai Barat Sumatera. Kampung ini berada dalam kekuasaan wilayah kerajaan Budha Sriwijaya.

Kejayaan Barus yang begitu mashur di masa lalu ini, ternyata saat ini tidak memiliki tempat penginapan yang memadai, tidak ada apotik dan hanya ada satu mesin ATM (di kantor cabang BRI). Barus bahkan masuk sebagai salah satu Kota tidak berkembang di Tapanuli Tengah!

Tidak heran jika banyak masyarakat Barus merasa sangat prihatin akan kemunduran kota Barus. Itulah yang membuat banyak warga Barus pergi merantau ke kota-kota besar diberbagai penjuru Tanah Air. Barus yang berjarak sekitar 414 km dari kota Medan tampaknya memang telah terlupakan. Pemerintah lebih tertarik mengembangkan perdagangan di kawasan pantai timur Sumatera, khususnya di sekitar Selat Malaka, dengan pusatnya di Batam dan Medan. Dominasi pembangunan pantai timur ini bisa dilihat pengiriman hasil bumi dari pedalaman pantai barat Sumatera yang harus melalui jalur darat untuk kemudian dibawa dengan kapal dari pelabuhan Belawan, Medan.

Sedangkan untuk melayani arus perdagangan skala lokal di kawasan pantai barat Sumatera, pemerintah lebih tertarik mengembangkan pelabuhan yang lebih baru seperti Singkil di utara dan Sibolga di selatan. Kehebatan Barus sebagai bandar internasional benar-benar dilupakan. Kini, Barus tak lebih dari kota kecamatan lain di daerah pinggiran yang hampir-hampir tak tersentuh roda pembangunan. Sebagian besar warganya meninggalkan desa, mencari pekerjaan atau pendidikan di luar daerah.

Wacana Pembentukan Kabupaten Barus Raya

Karena tidak ada perkembangan yang berarti di Kota Barus dalam rentang waktu puluhan tahun terakhir, maka mulailah terjadi aksi permintaan pembentukan Kabupaten Barus Raya di Lapangan Merdeka Barus pada 7 Pebruari 2004 yang dihadiri lebih dari 25.000 orang. Pada 16 Juni 2015 yang lalu di Pandan masyarakat Barus dari 6 kecamatan 'Barus Lama' kembali mengadakan deklarasi untuk meminta pemekaran yang sudah lama tertunda tersebut dilanjutkan kembali.

Permintaan pembentukan Barus Raya tersebut juga terimbas dari nyarisnya Tapanuli Tengah masuk menjadi Propinsi Tapanuli (Protap) pasca Sidang Paripurna DPR, 24 Oktober 2013 yang memasukkan Tapanuli Tengah yang juga ada Barus di dalamnya telah memicu gelombang protes di Sibolga dan hampir seluruh Tapanuli Tengah.

Sibolga yang masyarakatnya memutuskan tidak mendukung Protap bahkan telah dikeluarkan dari salahsatu kota pendukung, sehingga seperti api dalam sekam kembali memercikkan bara kembali. Propinsi Tapanuli yang telah digagas bertahun-tahun yang lalu dan telah memakan korban nampaknya mulai reda dengan lengsernya Bonaran jadi Bupati Tapanuli Tengah. Begitu  niat membuat Protap semakin kuat digagas, semakin keras pula ditolak oleh sejumlah elemen masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Hal tersebut bukan tanpa alasan dan tampaknya para penggagas belum paham juga inti permasalahan penolakan tersebut.

Barus yang memiliki rekam jejak sebagai daerah tertua di Pantai Barat Sumatera, bahkan di Tapanuli (Batak), terlihat bagai terpinggirkan. Daerah yang sudah disebut-sebut ribuan tahun yang lalu oleh para pedagang di seluruh dunia sampai sekarang malah terus tertinggal. Daerah lain di sekitarnya satu persatu terus berkembang dan mengeliat menjadi daerah yang jauh lebih maju, membuat masyarakat Barus merasa menjadi daerah terpuruk.

Oleh karena kenyataan itu masyarakat berpikir hanya dengan jalan pemekaran atau lepas dari Tapanuli Tengah adalah salah satu jalan yang terbaik mengejar ketertinggalan tersebut. Masalah apakah nanti tetap begini terus, karena tidak banyak memiliki sumber PAD biarlah nanti diselesaikan. Toh bernaung di bawah payung Tapteng tetap saja begini terus. Demikian pikiran sebagian besar masyarakat yang turut deklarasi tersebut.

Sebenarnya wilayah Barus Raya sebelum seperti sekarang, dulu amat luas dan kaya, seperti tergambar dalam sejarah semasa dikuasai oleh Kolonial Inggris. Namun dengan Traktat London tanggal 17 Maret 1824, Inggris menyerahkan Sumatera kepada Belanda dan sebagai imbalannya Belanda memberikan Semenanjung Melayu. Pada saat itulah Inggris menyerahkan Barus dan Singkil kepada Belanda dan selanjutnya Teluk Tapian Nauli oleh Belanda dimasukkan dalam Wilayah Residen Sumatera Barat yang beribukota di Padang.

Ketika daerah jajahan Belanda semakin luas hingga ke Silindung pada tahun 1859 dan ke daerah Toba tahun 1883, maka untuk lebih memperkokoh strategi pembagian dan perluasan wilayah sehubungan dengan makin luasnya wilayah yang telah dikuasai. Pemerintah Belanda mengeluarkanStaadblad No. 193 Tahun 1884 yang menentukan teritorial baru di Keresidenan Tapanuli.

Keresidenan Tapanuli pada saat itu dibagi atas 4 afdeling. Salah satu diantaranya ialah afdeling Sibolga yang meliputi 4 onder afdeling, yaitu :

1. Sibolga dan daerah sekitarnya

2. Distrik Batang Toru

3. Barus dan Pakkat

4. Singkil

Afdeling Sibolga diperintah oleh seorang Contraleur dengan wilayah meliputi 13 Kakuriaan dan masing-masing dipimpin oleh Kepala Kuria. Pada saat itu Onder Afdeling Barus masih termasuk Afdeling Tanah Batak. Dengan keluarnya Staadblad No. 93 Tahun 1933 maka sebagian Onder Afdeling Barus digabung ke Afdeling Sibolga dan sebagian lagi masuk Afdeling dataran-dataran tinggi Toba. Selanjutnya dengan Staadblad No. 563 Tahun 1937 Onder Afdeling Barus keseluruhannya dimasukkan ke Afdeling Sibolga dimana berdasarkan  Staadblad tersebut keresidenan-keresidenan Tapanuli dibagi atas 4 Afdeling, yaitu :

1.  Afdeling Sibolga Yang terdiri dari : Onder Distrik Sibolga, Onder Distrik Lumut dan Onder Distrik Barus (Sedang Sorkam berada dalam lingkungan Onder Distrik Barus).

2.  Afdeling Nias

3.  Afdeling Sedempuan

4.  Afdeling Tanah Batak

Selanjutnya pada bulan Juni 1946 melalui sidang Komite Nasional Daerah Keresidenan Tapanuli dibentuk Kabupaten Tanah Batak.

Khususnya untuk Kota Sibolga, dengan Surat Keputusan Gubernur pada tanggal 17 Mei 1946, kota Sibolga dijadikan kota administratif yang dipimpin oleh seorang Walikota yang pada saat itu dirangkap oleh Bupati Kabupaten Sibolga, maka pada tanggal 17 Nopember 1997 dibentuk sebuah Dewan Kota.

Pada tahun 1946 di Tapanuli Tengah mulai dibentuk kecamatan-kecamatan untuk menggantikan Sistem Pemerintahan Onder Distrik Afdeling pada Pemerintahan Belanda. Kecamatan pertama sekali  dibentuk ialah Kecamatan Sibolga kemudian Lumut dan Barus. Sedangkan Kecamatan Sorkam ditetapkan kemudian berdasarkan Perintah Presiden Tapanuli pada tahun 1947.

Kecamatan Sorkam dipisah dari Barus didasarkan kepada ketentuan yang menyatakan bahwa setiap Kabupaten harus minimal mempunyai dua Kewedanaan sedang satu Kewedanaan minimal mempunyai dua kecamatan. Demikianlah sejarahnya maka Tapanuli Tengah mempunyai 4 kecamatan ketika itu. (Saat ini Kabupaten Tapanuli Tengah telah memiliki 20 kecamatan, yaitu : Kecamatan Andam Dewi, Badiri, Barus, Barus Utara, Kolang, Lumut, Manduamas, Pandan, Pasaribu Tobing, Pinangsori, Sarudik, Sibabangun, Sirandorung, Sitahuis, Sorkam, Sorkam Barat, Sosor Gadong, Suka Bangun, Tapian Nauli dan Kecamatan Tukka).

Berkaca pada sejarah pembentukan Tapanuli Tengah di atas, nampaknya Kecamatan Sorkam dan Sorkam Barat tidak terpisahkan dengan Barus, karena semenjak dahulu sudah bagian dari daerah Barus Raya. Begitu juga, dengan masuknya kedua kecamatan Sorkam tersebut tidak memutus rantai historis dari pelaksanaan Adat Sumando sebagai sebuah keputusan adat yang mempersatukan seluruh daerah Peisir Tapanuli Tengah. (Syafriwal Marbun)


Baca Juga [ Opini ]