Kritik Gubernur BI Kepada Presiden Jokowi Dianggap Sudah Lampaui Batas

Sabtu, 03 Oktober 2015 10:27 WIB

Gubernur BI Agus Marto Wardojo

JAKARTA - Kritik yang disampaikan Gubenur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo kepada Presiden Jokowi yang disebut sedang mencari popularitas dengan rencana menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dianggap politisi Golkar, M. Misbakhun sudah melampaui batas.

Menurut Misbakhun, Gubernur BI tidak sepatutnya mengkritik kebijakan Presiden. Apalagi, keputusan untuk menurunkan harga BBM merupakan merupakan kewenangan penuh presiden yang secara politik adalah pemimpin negara.

"Ini sudah di luar batas. Bahkan tidak pantas ada komentar seperti itu dari Gubernur BI. Berbicara seperti itu bukan porsi gubernur BI, tapi porsi politikus. Politikusnya pun juga politikus oposisi," ujar Misbakhun.

Misbakhun menilai komentar Agus Martowardoyo seperti itu menunjukkan kehilangan sisi etis dan kehilangan subtansi kebijakan.

Muhammad Misbakhun

"Presiden itu memperoleh mandat rakyat melalui pemilihan umum, dan Presiden berwenang membuat kebijakan. Pada titik itu, Gubernur BI harus belajar etika dan tata krama bernegara," ungkap Ketua Depinas SOKSI Bidang UKM tersebut.

Misbakhun mengingatkan, prinsip bahwa Presiden harus dijaga martabatnya di depan publik, dan tidak boleh direndahkan oleh lembaga dan instansi lain, termasuk oleh Gubernur Bank Indonesia.

"Sementara Bank Indonesia selalu menolak intervensi dalam mengambil kebijakan dengan berlindung pada independensi Bank Indonesia," ujar Misbakhun.

Menurut Misbakhun, Agus Marto bisa saja menerima risiko politik karena pernyataan tersebut.

"Resiko politik menyerang kebijakan Presiden secara terbuka harus diterima oleh Agus Martowardojo. Harus ada sanksi politik kepada dia karena menyerang kebijakan Presiden secara terbuka danhead to head," ujarnya.

Seperti diketahui,  Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo meminta kepada pemerintah dalam setiap memutuskan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), bukan sekadar mencari popularitas saja, tetapi perlu mempertimbangkan ketentuan yang sudah ada.

"Jangan untuk popularitas, tapi harus akuntabilitas dan kondisi sebenarnya. Jadi kalau mau direview harus lakukan dengan disiplin, enam bulan diriview. Kalau perlu naik, ya naik, kalau perlu turun, ya turun," kata Agus di gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (2/10/2015).


Baca Juga [ Ekonomi ]